TEBING TINGGI - Berdasarkan peraturan presiden Nomor 80 tahun 2024 pelantikan gubernur dan wakil gubernur digelar pada 7 Februari 2025 dan pelantikan bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota digelar pada 10 Februari 2025 untuk kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa.
Sehubungan dengan Perpres tersebut Febby Renaldy meminta seluruh elemen masyarakat tidak terpecah belah, mengingat bagaimana panasnya pilkada bulan 11 lalu dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi iklim politik, ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial apabila hal ini terus berlanjut karena masyarakat hanya dijadikan alat untuk kepentingan elit politik dan menjadi korban saja.
"Masyarakat harus bersatu jangan ada lagi kelompok A, B atau C, semua harus melebur menjadi 1 kesatuan yaitu Tebing Tinggi. Masyarakat jangan mau dijadikan alat pukul untuk kepentingan-kepentingan elit politik yang akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Saya yakin dan percaya kepala daerah terpilih pandai merasa dan mampu berkolaborasi dengan pemprov maupun Pusat." Ujar Febby yang juga tokoh pemuda Tebing Tinggi.
Kedepan tantang terberat Kota Tebing Tinggi adalah pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat mengingat PSN Tol Tebing Tinggi yang mana pintu tol tersebut berada diwilayah Sergai, maka kedepan juga kepala daerah terpilih harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan bila perlu Tebing Tinggi dijadikan Kawasan Ekonomi atau Industri.
"Tebing Tinggi kedepan harus mampu menjadi Kawasan Ekonomi atau Industri seperti Sei Mangke ataupun Mabar, dengan adanya 1 saja pabrik berbasis nasional saya yakin pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Maka saya mengajak masyarakat mari bersama-sama membangun Kota Tebing Tinggi dan jangan ada lagi perpecahan antara masyarakat, dan kepada elit politik juga harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat." Ujar Febby Renaldy.
(NURAIN)
