Tebingtinggi -- Beredarnya Surat seperti mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan ketua DPD Partai NasDem Kota Tebingtinggi menjadi Polemik dimasyarakat, ada apa dengan partai politik yang digadang akan mengusung calon walikota pada pilkada 2024 mendatang
Surat Istimewa Prihal Evaluasi kepemimpinan DPD yang ditandatangani Sekretaris Drs Henry Rivai dan Bendahara Sahmenan, dan telah mendapat dukungan 4 orang anggota Dewan asal Partai NasDem itu, telah diterima Pengurus DPW Partai NasDem Sumatera Utara di Medan
Surat tertanggal 13 September 2021 tersebut, memaparkan 13 poin sebagai alasan mengapa pengurus setingkat Sekretaris dan Bendahara sepakat membuat Surat Permohonan ke DPW, untuk meninjau dan mengevaluasi kepemimpinan pengurus DPD Partai NasDem kota Tebingtinggi saat ini
Legislator asal Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua bidang Kaderisasi dan Politik DPD NasDem Tebingtinggi, Drs Jonner Sitinjak membenarkan adanya surat permintaan evaluasi kepemimpinan kepengurusan DPD NasDem yang dikirim Sekretaris dan Bendahara.
"Surat tersebut ditandatangani Hendry Rivai selaku sekretaris dan Sahmenan, telah diterima DPW NasDem Sumut, yang mendapatkan dukungan dari 3 rekan lain yang ada di DPRD Tebingtinggi yakni, Abdul Rahman, Muhammad Doni Damanik, Muhammad Azwar," ucapnya.
Sekretaris dan bendahara DPD NasDem kota Tebingtinggi menyampaikan dasar alasan permohonan Evaluasi melalui surat tersebut, dan terdapat 13 poin sehingga menguatkan kepemimpinan kepengurusan DPD saat ini sudah sepantas di evaluasi karena kerap terjadi manajemen Konflik atau kegaduhan antara pengurus dan kader
1)Membesarkan Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi menjelang pemilu 2024, ingin Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi menjaga kepercayaan masyarakat ,berjuang untuk kepentingan masyarakat sebagaimana sudah diperoleh pada pemilu sebelumnya, yakni pemilu 2014 sebanyak 2 kursi pemilu 2019 sebanyak 4 kursi, dengan visi harapan pemilu 2024 minimal 6 kursi dan ikut kontestasi Pilkada 2020 4
2)Mewujudkan kekecewaan dan eksploitasi hati nurani kami atas kepemimpinan dan kepengurusan DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi dengan alasan sebagai berikut ;
1)tidak menjalin komunikasi dan diskusi dengan sekretaris dan bendahara malah menciptakan manajemen konflik sehingga timbul saling mencurigai
2)SK ketua DPD Partai Nasdem tentang kepengurusan DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi hingga saat ini belum diterima atau tidak jelas padahal informasi kepada kami sudah diterima DPD Kota Tebing Tinggi
3)bantuan keuangan dari pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi berdasarkan perolehan suara pada pileg 2019 tidak jelas penggunaannya bahkan cenderung hanya pertanggungjawaban administrasi seharusnya persentase bantuan keuangan tersebut dapat digunakan untuk administrasi bantuan sosial kepada masyarakat akibat covid 19 seperti yang dilakukan partai politik yang lain
4)Bantuan keuangan atau iuran anggota DPRD Kota Tebing Tinggi yang kontribusinya sebesar 10 juta setiap bulan untuk DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi tidak jelas penggunaannya
5)Sekretariat DPD Partai Nasdem tidak ada namun atas partisipasi kader tanpa pamrih demi perjuangan partai rela dan ikhlas meminjamkan rumah tokonya untuk kantor namun tidak dirawat listrik pun tidak pernah dibayar dan aktivitas sekretariat pun tidak ada
6)Apabila kader partai DPRD melakukan layanan spontan kepada masyarakat akan menimbulkan persepsi bahwa yang dilakukan oleh kader tersebut adalah untuk menurunkan elektabilitas kepemimpinan DPD partai
7)Apabila kader partai anggota DPRD melakukan fungsinya sebagai legislator dan supervisor apakah sebagai pendukung atau oposisi maka akan timbul persengketaan persangkaan dengan kepemimpinan tapi kader partai di DPRD tetap konsisten untuk selalu menjadi inisiator kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi demi membela kepentingan rakyat
8)Pengurus anak cabang ranting ada 5 kecamatan yang ada kegiatan hanya Kecamatan Padang Hilir, 4 lagi tidak ada sekretariat dan tidak ada kegiatan
Kekuatan dan pelaku kebijakan pemerintah daerah
9) Jabatan wakil walikota Tebing Tinggi seharusnya menjadi simbol integritas keberadaan DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi namun bagi pemerhati Partai Nasdem menjadi sebaliknya dan kadang-kadang menjadi dekadensi kepemimpinan serta indikator bahwa DPD Partai Nasdem tidak dapat berbuat apa-apa, seharusnya dengan adanya anggota DPRD Kota Tebing Tinggi sebanyak 4 orang apabila bersinergi akan menjadi kekuatan dan pelaku kebijakan pemerintah daerah
10)Rapat koordinasi dan sinkronisasi tidak pernah dilakukan apabila forum grup diskusi dengan anggota DPRD sehingga tidak ada ruang untuk menyamakan persepsi
11)Masa pandemi covid 19 menjadi momentum untuk mengaktualisasi dan menyusun strategi partai dalam rangka persiapan pemilu 2024
12)Kepemimpinan saat ini tidak mempunyai visi dan misi dan tidak mengedepankan musyawarah dan mufakat sehingga muncul anggapan dari Pemerhati partai bahwa kepemimpinan dan kepengurusan saat ini tidak lebih baik dari sebelumnya
13)Asumsi pemerhati partai bahwa keberhasilan prolehan suara pada pileg 2009 bukan karena kinerja kepemimpinan kepengurusan DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi tapi karena Partai Nasdem partai rakyat, demikian juga profil pemimpinnya dan ditambah sosok calon legislatif bukan anggota Partai tapi militan partai asumsi ini perlu dibenahi demi peningkatan elektabilitas partai Nasdem di Kota Tebing Tinggi di kemudian hari
Dalam surat tersebut juga menjelaskan Untuk menguatkan permohonan ini kami juga meminta masukan dan pertimbangan dari kader partai Nasdem DPRD Kota Tebing Tinggi nama jabatan tanda tangan tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat permohonan ini apabila dibutuhkan keterangan tambahan kami bersedia dihadirkan dan kami juga akan mengikutsertakan kader partai di DPRD Kota Tebing Tinggi (R/S)
.jpg)
