Anggota Komisi I DPRD Medan, Edi Saputra mengingatkan Pemko Medan dalam pengangkatan kepling haruslah sesuai ketentuan yang berlaku. Pengangkatan Kepling haruslah berdasarkan kinerja dan bukannya jabatan yang mengayomi warga tersebut untuk mencari keuntungan semata.
Apalagi hal itu sudah ada perda dan diperkuat dengan diterbitkannya perwal mengenai peraturan jabatan kepala lingkungan. Lebih mengherankan lagi, jabatan kepling seolah bisa diwariskan turun temurun.
“Permasalahan kepling ini kerap menjadi persoalan, untuk itu lurah sebagai pejabat paling bawah untuk senantiasa mengetahui keluhan dan keinginan masyarakat,” kata Edi Saputra di Medan, Sabtu (8/5).
Lanjutnya lagi, banyak warga mengadukan permasalahan kepling. Selain jabatan itu turun menurun, kepling juga tidak berpengalaman.
“Artinya masih banyak masyarakat tidak mengerti mekanisme pengangkatan, yang paling penting batas usia dan kepentingan masyarakat di lapangan,” jelas politisi Partai Amanat Nasional ini seraya mengakui banyak menerima aspirasi, keluhan dan masukan dari warga terkait kepling.
Edi juga mengingatkan kepada camat dan lurah dalam pengangkatan kepling haruslah sesuai ketentuan yang berlaku. Pengangkatan kepling haruslah berdasarkan kinerja dan bukannya jabatan yang mengayomi warga tersebut untuk mencari keuntungan semata.
“Tugas kepling itu bekerja untuk warga di lingkungannya masing-masing, jika warganya tidak senang terhadap seorang kepling yang dipilih, bagaimana mungkin kepling tersebut bisa bekerja maksimal membantu dan menjadi perpanjangan tangan lurah,” tukasnya.
Edi mengatakan, sejumlah warga mempertanyakan kepada dirinya selaku anggota dewan yang duduk di Komisi I soal prosedur pengangkatan dan masa jabatan Kepling. Hal itu lantaran ada kepling yang sudah lama menjabat, ketika pensiun, jabatannya digantikan oleh sang anak. Parahnya lagi, kepling baru ini banyak tak memahami persoalan masyarakat. Seperti permasalahan BPJS gratis, administrasi kependudukan dan lainnya.(Ir)
.jpg)
