Kami ingin komitmen Pak Kadis,” tanya Aulia Rachman ketika memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinkes dan RSUD Pirngadi, beberapa waktu lalu.
Senada dengan itu anggota Komisi II, Wong Chun Sen, meminta tanggungjawab Kadinkes untuk perbaikan dan pengembangan RS Pirngadi. Sebab, katanya, Kadinkes sebelumnya pernah menjabat sebagi Dirut RS Pirngadi, jelasnya pada wartawan, Kamis (6/2/2020)
“Pak Kadis kan bekas Dirut RS Pirngadi. Kami mau lihat, kalau Pak Kadis ingin melakukan perubahan atau perbaikan. Kalau ada niat, saya rasa pagu anggaran cuma 30 persen itu tidak menjadi soal. Jadi, tergantung niat itu semua, mau atau tidak,” kata Wong Chun Sen.
Sebelumnya Dirut RS Pirngadi, Suryadi Panjaitan, mengeluhkan kondisi terpuruk manajemen RS Pirngadi. Dikatakannya, dari 21 kecamatan di Kota Medan, hanya 4 (empat) Puskesmas yang dapat merujuk pasien ke RS Pirngadi. Itu tanpa sepengetahuan kita (RS Pirngadi, red). Kita tanya BPJS, malah melempar untuk tanyakan ke regulator (Dinkes),” kata Suryadi. Suryadi berharap, agar itu dikembalikan, karena akibat itu terjadi penurunan jumlah pasien hingga 50 persen.
Padahal, katanya, berdasarkan Permenkes No. 3 tahun 2020 telah menegaskan tidak ada lagi klasifikasi rumah sakit. “Itu sangat bahaya. Makanya, kita sangat membutuhkan sarana prasarana untuk mendukung Pirngadi,” ujarnya.
Sementara Kadinkes, Edwin Effendi, menyampaikan terkait eskalator yang tidak berfungsi sudah lama. “Dua periode sebelum saya, itu tidak berfungsi. Dananya besar. Artinya, kalau beli baru mungkin dengan kondisi sekarang tak mungkin juga,” ucapnya.
Untuk anggaran yang dialokasikan ke rumah sakit, katanya, posisi dinas kesehatan hanya koordinasi. “Jadi, sebenarnya Pirngadi itu punya struktur, hanya anggarannya ditumpangi di Dinkes. Nah, programnya kemana, itu kita masing-masing usulkan,” terangnya.
.jpg)
