DPRD Kota Medan melalui komisi terkait meminta PT Kawasan Industri Modren (KIM) untuk membantu mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan setiap hujan turun. Sebab, sampai hari ini apa yang sudah wacanakan belum terealisasi.
“Kami (DPRD, red) meminta harus ada komitmen dari PT KIM cara mengatasi banjir itu,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Sudari.ST, dalam pertemuan dengan PT KIM, Selasa (21/1/2020) yang dipimpin Ketua Komisi II, Aulia Rachman.
Sudari mengatakan, masyarakat di Kelurahan Tangkahan selalu menjadi objek limpahan limbah industri saat banjir datang. “Jadi, air banjir itu selalu bercampur dengan limbah industri dan itu yang diterima masyarakat,” kata politisi PAN itu.
Solusinya, perlu dibuat waduk serta pelebaran dan pengorekan parit secara rutin. “Sebelumnya pernah ada perjanjian pihak PT KIM dengan masyarakat untuk tidak mengalirkan limbah Buangan industri Ke Parit warga ,tapi Sampai saat ini masih mengalir ke parit warga,” debut Sudari.
Kalau PT. KIM Nantinya, membuat waduk untuk penampungan air banjir dan air buangan limbah ditampung kedalam waduk Dan air Nya bisa Di olah kembali melalui proses water treatment Dan hasil air tersebut dapat digunakan kembali. Dan Dapat Nilai tambah,” ujarnya.
Sementara Ketua Komisi II, Aulia Rachman, menyarankan selain membuat waduk, pihak PT KIM juga bisa membuat sumur-sumur resapan. “Kalau membuat biopori, daya tahannya sebentar. Kalau sumur resapan bisa lama,” kata Aulia.
Politisi Partai Gerindra ini juga meminta PT KIM memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk dapat dipekerjakan di pabrik-pabrik yang berada di PT KIM.
“Kami berharap, ini menjadi masukan bagi PT KIM untuk memberdayakan masyarakat sekitar menjadi pekerja. Berilah skala prioritas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang diinginkan,” katanya.
Sedangkan anggota Komisi II, Janses Simbolon, mempertanyakan dana CSR PT KIM terhadap wilayah sekitar.
Menjawab itu Direktur Operasional PT KIM, Ilmi Abdullah, mengatakan masalah limbah memang masih menjadi persoalan, sebab dari belum seluruhnya tenant yang ada menyalurkan limbahnya ke PT KIM.
Bagi tenant yang sudah menyalurkannnya ke PT KIM, sebut Ilmi, sudah kooperatif dengan tidak melewati batas baku until parameter COD 900ppm “Jadi, limbah yang disalurkan ke PT KIM hampir tidak ada yang melewati ambang batas. Bahkan rata-rata masih dibawah ambang batas. Sebab, ada tim monitoring yang mengontrolnya,” katanya.
Terkait banjir, sambung Ilmi, PT KIM hanya bagian mitigasi dalam tim penanganan banjir yang dibentuk. “Tugasnya memperbaiki parit dan kanal. Ini menjadi persoalan bersama, maka harus diselesaikan bersama,” katanya.
Ilmi menyebutnya, pihaknya akan membuat kolam resapan di KIM 4. “Kalau sumur resepan, kita punya 20 namun belum mewakili semuanya,” ujarnya.
“Kami (DPRD, red) meminta harus ada komitmen dari PT KIM cara mengatasi banjir itu,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Sudari.ST, dalam pertemuan dengan PT KIM, Selasa (21/1/2020) yang dipimpin Ketua Komisi II, Aulia Rachman.
Sudari mengatakan, masyarakat di Kelurahan Tangkahan selalu menjadi objek limpahan limbah industri saat banjir datang. “Jadi, air banjir itu selalu bercampur dengan limbah industri dan itu yang diterima masyarakat,” kata politisi PAN itu.
Solusinya, perlu dibuat waduk serta pelebaran dan pengorekan parit secara rutin. “Sebelumnya pernah ada perjanjian pihak PT KIM dengan masyarakat untuk tidak mengalirkan limbah Buangan industri Ke Parit warga ,tapi Sampai saat ini masih mengalir ke parit warga,” debut Sudari.
Kalau PT. KIM Nantinya, membuat waduk untuk penampungan air banjir dan air buangan limbah ditampung kedalam waduk Dan air Nya bisa Di olah kembali melalui proses water treatment Dan hasil air tersebut dapat digunakan kembali. Dan Dapat Nilai tambah,” ujarnya.
Sementara Ketua Komisi II, Aulia Rachman, menyarankan selain membuat waduk, pihak PT KIM juga bisa membuat sumur-sumur resapan. “Kalau membuat biopori, daya tahannya sebentar. Kalau sumur resapan bisa lama,” kata Aulia.
Politisi Partai Gerindra ini juga meminta PT KIM memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk dapat dipekerjakan di pabrik-pabrik yang berada di PT KIM.
“Kami berharap, ini menjadi masukan bagi PT KIM untuk memberdayakan masyarakat sekitar menjadi pekerja. Berilah skala prioritas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang diinginkan,” katanya.
Sedangkan anggota Komisi II, Janses Simbolon, mempertanyakan dana CSR PT KIM terhadap wilayah sekitar.
Menjawab itu Direktur Operasional PT KIM, Ilmi Abdullah, mengatakan masalah limbah memang masih menjadi persoalan, sebab dari belum seluruhnya tenant yang ada menyalurkan limbahnya ke PT KIM.
Bagi tenant yang sudah menyalurkannnya ke PT KIM, sebut Ilmi, sudah kooperatif dengan tidak melewati batas baku until parameter COD 900ppm “Jadi, limbah yang disalurkan ke PT KIM hampir tidak ada yang melewati ambang batas. Bahkan rata-rata masih dibawah ambang batas. Sebab, ada tim monitoring yang mengontrolnya,” katanya.
Terkait banjir, sambung Ilmi, PT KIM hanya bagian mitigasi dalam tim penanganan banjir yang dibentuk. “Tugasnya memperbaiki parit dan kanal. Ini menjadi persoalan bersama, maka harus diselesaikan bersama,” katanya.
Ilmi menyebutnya, pihaknya akan membuat kolam resapan di KIM 4. “Kalau sumur resepan, kita punya 20 namun belum mewakili semuanya,” ujarnya.
.jpg)
