Isu persoalan limbah di Kawasn Industri modren (PT KIM) yang tak menemui titik terang kian jadi keresahan masyarakat yang terimbas limbah.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Surianto S.H, dengan Statement yang terbalut ketidakpuasan itu 'Kalau tak turuti undang-undang serta aturan dan peraturan, ditegaskan agar PT KIM ditutup saja'.
"Kita sudah muak yang namanya PT KIM. Karena banyak persoalan disana hingga kini tak kunjung terselesaikan. Dari limbah serta luapan banjir. Dan kalau memang tak sanggup mengelola, PT KIM ditutup saja," tegas Surianto S.,H, Senin (16/9/2019).
Ia menegaskan, imbas limbah di kawasan PT KIM telah banyak menyengsarakan warga Kelurahan Tangkahan, Medan dengan kiriman banjirnya. Semestinya PT KIM bisa dengan cepat mengakomodir kemauan warga sekitar agar permasalahan cepat terselesaikan.
"Melihat situasi saat ini kita lihat PT KIM tidak peka dengan keadaan. Padahal banjir telah puluhan tahun selalu melanda warga Tangkahan. Apakah mereka (PT KIM,red) nggak melihat pemukiman disaat banjir?. Atau kah ada oknum yang mengeruk keuntungan dari banjir tersebut?," tanya wakil rakyat Surianto dari Fraksi Gerindra tersebut.
Lanjut Surianto, PT KIM harus dengan cepat merubah manajemen limbah serta menempatkan pegawainya yang benar-benar berpotensi membawa arah kemajuan.
"Kita duga mereka tidak tegas terhadap pabrik nakal yang membuang limbahnya ke pemukiman. Sehingga PT KIM selalu saja didera permasalahan dan terakhir tidak ada kemajuan yang signifikan. Bahkan, karena banyaknya masalah yang berakibat perusahaan bakal hengkang dari kawasan industri," kata pria kelahiran belawan tersebut.
Malahan kita menyayangkan keberadaan Sekretariat Bersama (Sekber) yang terdiri dari, BLH Provinsi Sumut, BLH Kota Medan serta BLH Kabupaten Deliserdang, yang ditempatkan di kawasan PT KIM namun tidak diketahui fungsinya. Karena telah lama diduga kalau manajemen limbah di PT KIM amburadul akibat tidak adanya pengawasan.
Pada semasa Dali Mulyana menjabat Dirut PT KIM, dirinya berjanji telah menyiapkan lahan dan akan membuat embung yang diperuntukkan sebagai kolam limbah serta buat penyediaan air. Namun janji tinggal janji, sampai Dali Mulyana pindah tugas ke Pulau Jawa janji itu tak juga terealisasi.
Bahkan semasa tampuk pimpinan perusahaan berplat merah itu dipimpin Raden Ruliadi. Saat itu Ruliadi pernah curhat kepada wartawan tentang harga pembebasan lahan yang 'gila-gilaan' di kawasan PT KIM.
Hingga berita ini diturunkan Humas PT KIM, Endang saat dikonfirmasi enggan memberi keterangan.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Surianto S.H, dengan Statement yang terbalut ketidakpuasan itu 'Kalau tak turuti undang-undang serta aturan dan peraturan, ditegaskan agar PT KIM ditutup saja'.
"Kita sudah muak yang namanya PT KIM. Karena banyak persoalan disana hingga kini tak kunjung terselesaikan. Dari limbah serta luapan banjir. Dan kalau memang tak sanggup mengelola, PT KIM ditutup saja," tegas Surianto S.,H, Senin (16/9/2019).
Ia menegaskan, imbas limbah di kawasan PT KIM telah banyak menyengsarakan warga Kelurahan Tangkahan, Medan dengan kiriman banjirnya. Semestinya PT KIM bisa dengan cepat mengakomodir kemauan warga sekitar agar permasalahan cepat terselesaikan.
"Melihat situasi saat ini kita lihat PT KIM tidak peka dengan keadaan. Padahal banjir telah puluhan tahun selalu melanda warga Tangkahan. Apakah mereka (PT KIM,red) nggak melihat pemukiman disaat banjir?. Atau kah ada oknum yang mengeruk keuntungan dari banjir tersebut?," tanya wakil rakyat Surianto dari Fraksi Gerindra tersebut.
Lanjut Surianto, PT KIM harus dengan cepat merubah manajemen limbah serta menempatkan pegawainya yang benar-benar berpotensi membawa arah kemajuan.
"Kita duga mereka tidak tegas terhadap pabrik nakal yang membuang limbahnya ke pemukiman. Sehingga PT KIM selalu saja didera permasalahan dan terakhir tidak ada kemajuan yang signifikan. Bahkan, karena banyaknya masalah yang berakibat perusahaan bakal hengkang dari kawasan industri," kata pria kelahiran belawan tersebut.
Malahan kita menyayangkan keberadaan Sekretariat Bersama (Sekber) yang terdiri dari, BLH Provinsi Sumut, BLH Kota Medan serta BLH Kabupaten Deliserdang, yang ditempatkan di kawasan PT KIM namun tidak diketahui fungsinya. Karena telah lama diduga kalau manajemen limbah di PT KIM amburadul akibat tidak adanya pengawasan.
Pada semasa Dali Mulyana menjabat Dirut PT KIM, dirinya berjanji telah menyiapkan lahan dan akan membuat embung yang diperuntukkan sebagai kolam limbah serta buat penyediaan air. Namun janji tinggal janji, sampai Dali Mulyana pindah tugas ke Pulau Jawa janji itu tak juga terealisasi.
Bahkan semasa tampuk pimpinan perusahaan berplat merah itu dipimpin Raden Ruliadi. Saat itu Ruliadi pernah curhat kepada wartawan tentang harga pembebasan lahan yang 'gila-gilaan' di kawasan PT KIM.
Hingga berita ini diturunkan Humas PT KIM, Endang saat dikonfirmasi enggan memberi keterangan.
