Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, mengatakan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Medan harus menjadi contoh dalam hal sistem pendidikan.
“Kedepan, Walikota Medan harus menyiapkan figur yang memiliki kapasitas dalam memajukan dunia pendidikan di Kota Medan. Banyak orang yang memiliki itu,” kata Rajudin Sagala kepada wartawan di Medan, Kamis (12/9/2019).
Rajudin mengaku, tidak melihat adanya kemajuan sistem pendidikan yang signifikan selama setahun ini. Sejumlah sistem untuk memajukan dunia pendidikan di Kota Medan tidak berjalan, seperti sistem zonasi dan insentif bagi tenaga guru honor .
Sistem zonasi, sebut Rajudin, masih bermasalah karena cakupannya tidak merata. “Seperti di Medan bagian utara. Disana banyak sekolah yang tidak merata. Kalau fasilitas lengkap bisalah diterapkan zonasi itu. Tapi itu tak digubris oleh Kadisdik. Akibatnya, banyak anak pintar di Medan bagian utara yang tidak melanjut sekolah. Kalau ke swasta, mereka tidak mampu membayar SPP tiap bulan,” ungkapnya.
Selain itu, sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tidak adanya keberpihakan Kadisdik terhadap guru honorer. “Peningkatan insentif guru honorer yang disahkan dalam PAPBD 2019 dan APBD 2020 itu ide dari DPRD, bukan dari Disdik,” katanya.
Bahkan, tambah Rajudin, DPRD sudah membuat berdasarkan cluster. “Di APBD 2019 sudah diatur kalau guru honorer yang mengabdi 2-4 tahun sekian gajinya, 4-6 sekian dan 6-10 sekian. Tapi, itupun tak bisa disalurkan. Sementara, gaji PHL di Disdik yang hanya tamatan SMA setara dengan UMK,” katanya.
Dengan kondisi begini, lanjut Rajudin, bisa dilihat bagaimana keberpihakan Disdik terhadap guru. “Saya khawatir anggaran tersebut kembali Silpa. Padahal tugas Disdik hanya mendata guru, meminta rekeningnya, tinggal menyalurkan. Bukan disuruh mencari uangnya,” ujarnya.
Karenanya, Rajudin, menilai tidak ada kesungguhan Disdik dalam memajukan dunia pendidikan di Kota Medan.
“Kedepan, Walikota Medan harus menyiapkan figur yang memiliki kapasitas dalam memajukan dunia pendidikan di Kota Medan. Banyak orang yang memiliki itu,” kata Rajudin Sagala kepada wartawan di Medan, Kamis (12/9/2019).
Rajudin mengaku, tidak melihat adanya kemajuan sistem pendidikan yang signifikan selama setahun ini. Sejumlah sistem untuk memajukan dunia pendidikan di Kota Medan tidak berjalan, seperti sistem zonasi dan insentif bagi tenaga guru honor .
Sistem zonasi, sebut Rajudin, masih bermasalah karena cakupannya tidak merata. “Seperti di Medan bagian utara. Disana banyak sekolah yang tidak merata. Kalau fasilitas lengkap bisalah diterapkan zonasi itu. Tapi itu tak digubris oleh Kadisdik. Akibatnya, banyak anak pintar di Medan bagian utara yang tidak melanjut sekolah. Kalau ke swasta, mereka tidak mampu membayar SPP tiap bulan,” ungkapnya.
Selain itu, sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tidak adanya keberpihakan Kadisdik terhadap guru honorer. “Peningkatan insentif guru honorer yang disahkan dalam PAPBD 2019 dan APBD 2020 itu ide dari DPRD, bukan dari Disdik,” katanya.
Bahkan, tambah Rajudin, DPRD sudah membuat berdasarkan cluster. “Di APBD 2019 sudah diatur kalau guru honorer yang mengabdi 2-4 tahun sekian gajinya, 4-6 sekian dan 6-10 sekian. Tapi, itupun tak bisa disalurkan. Sementara, gaji PHL di Disdik yang hanya tamatan SMA setara dengan UMK,” katanya.
Dengan kondisi begini, lanjut Rajudin, bisa dilihat bagaimana keberpihakan Disdik terhadap guru. “Saya khawatir anggaran tersebut kembali Silpa. Padahal tugas Disdik hanya mendata guru, meminta rekeningnya, tinggal menyalurkan. Bukan disuruh mencari uangnya,” ujarnya.
Karenanya, Rajudin, menilai tidak ada kesungguhan Disdik dalam memajukan dunia pendidikan di Kota Medan.
.jpg)
