MEDAN | Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor,S.sos komitmen akan membenahi Kota Medan baik dari segi Pendidikan, Kesehatan maupun dari segi KetenagaKerjaan. Menurut dia kota Medan kurang perhatian dari segi aspek Tersebut. Melihat masih banyaknya anggaran yang terkucur terhadap instansi tersebut tidak sesuai dengan pelayanan dan sasarannya.
Hal tersebut dikatakan politikus Partai Nasdem disela-sela sukurannya terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Medan masa bakti 2019-2024. Pihaknya juga mengaku terpilihnya menjadi anggota DPRD Kota Medan berkat kepercayaan Masyarakat daerah pemilihan 1 yang meliputi daerah
Medan Helvetia, Medan Baru, Medan Barat dan Medan Petisah, Senin Sore (16/09/19).
“Saya terpilih menjadi anggota DPRD Medan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjalankan amanah masyarakat itu sendiri. Bisa kita liat dari aspek pendidikan yang wajib belajar 9 tahun tapi masih banyak anak bangsa tidak tersekolahkan dan Penyaluran dana BOS juga banyak tidak tepat sasaran. Hal ini kita akan evaluasi nantinya, “Pungkasnya.
Lanjutnya. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah terhadap maraknya Outsourcing dibadan perusahan. Banyak masyarakat mengeluhkan terhadap penggajian yang dilakukan Outsourcing tersebut, “Katanya.
Tambahnya. “Dengan gaji 1,2 juta yang diterima karyawan perbulan tidak sebanding dengan UMK sekarang dan pemerintah diam terhadap ini. Maka dengan Ini akan menjadi perhatian serius bagi kita untuk membubarkan perkembangan Outsourcing di Kota ini. Itu tidak menguntung bagi masyarakat yang ada perusahaan itu yang untung besar, Tegasnya”.
Hal tersebut dikatakan politikus Partai Nasdem disela-sela sukurannya terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Medan masa bakti 2019-2024. Pihaknya juga mengaku terpilihnya menjadi anggota DPRD Kota Medan berkat kepercayaan Masyarakat daerah pemilihan 1 yang meliputi daerah
Medan Helvetia, Medan Baru, Medan Barat dan Medan Petisah, Senin Sore (16/09/19).
“Saya terpilih menjadi anggota DPRD Medan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjalankan amanah masyarakat itu sendiri. Bisa kita liat dari aspek pendidikan yang wajib belajar 9 tahun tapi masih banyak anak bangsa tidak tersekolahkan dan Penyaluran dana BOS juga banyak tidak tepat sasaran. Hal ini kita akan evaluasi nantinya, “Pungkasnya.
Lanjutnya. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah terhadap maraknya Outsourcing dibadan perusahan. Banyak masyarakat mengeluhkan terhadap penggajian yang dilakukan Outsourcing tersebut, “Katanya.
Tambahnya. “Dengan gaji 1,2 juta yang diterima karyawan perbulan tidak sebanding dengan UMK sekarang dan pemerintah diam terhadap ini. Maka dengan Ini akan menjadi perhatian serius bagi kita untuk membubarkan perkembangan Outsourcing di Kota ini. Itu tidak menguntung bagi masyarakat yang ada perusahaan itu yang untung besar, Tegasnya”.
