Meski menemukan sejumlah anggaran tidak efisien dan terkesan ada pemborosan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan TA 2019, namun akhirnya DPRD Medan menyetujui P-APBD 2019 pada sidang paripurna, Senin (20/8/2019).
Sejumlah catatan dikemukakan fraksi-fraksi. Di antaranya dari Fraksi PDIP. Dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan Hasyim SE, ada sejumlah anggaran tidak proporsional antar bidang kegiatan maupun porsi anggaran antar organisasi pemerintahan daerah yang ada di lingkungan Pemko Medan.
Dari analisa fraksi berlambang banteng ini, diketahui ada pengajuan anggaran tidak efektif dan efisien atau terkesan pemborosan. Di antaranya, penambahan anggaran belanja tidak langsung untuk pos belanja hibah sebesar Rp225,3 miliar lebih. Dimana sebelum perubahan nilai belanja hibah Rp75 miliar. Setelah perubahan menjadi Rp300,3 miliar.
Selanjutnya, penambahan anggaran belanja langsung pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dari Rp28,5 miliar lebih menjadi Rp32,1 miliar lebih. Dimana ada anggaran sebesar Rp3,5 miliar lebih untuk kegiatan pemeliharaan taman-taman kota. “Menurut kami lebih baik anggaran itu dialihkan untuk pemeliharaan maupun perawatan lampu penerangan jalan umum (LPJU),” katanya.
Sorotan Fraksi PDIP
Tak hanya itu, PDIP juga menyoroti pengajuan anggaran belanja untuk pengadaan dan pemasangan ‘speed hump’ di badan jalan umum sebesar Rp315 juta.
Terakhir, FPDIP juga menyoroti kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Juga biaya operasional kenderaan dinas, pengadaan mebeleur serta pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya di hampir setiap OPD. “Menurut kami anggaran tersebut masih bisa ditekan,” kata Hasyim. Namun pada akhirnya dia menambahkan, Fraksi PDIP menerima P-APBD 2019 Kota Medan.
Sidang paripurna itu sendiri dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli.
Sejumlah catatan dikemukakan fraksi-fraksi. Di antaranya dari Fraksi PDIP. Dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan Hasyim SE, ada sejumlah anggaran tidak proporsional antar bidang kegiatan maupun porsi anggaran antar organisasi pemerintahan daerah yang ada di lingkungan Pemko Medan.
Dari analisa fraksi berlambang banteng ini, diketahui ada pengajuan anggaran tidak efektif dan efisien atau terkesan pemborosan. Di antaranya, penambahan anggaran belanja tidak langsung untuk pos belanja hibah sebesar Rp225,3 miliar lebih. Dimana sebelum perubahan nilai belanja hibah Rp75 miliar. Setelah perubahan menjadi Rp300,3 miliar.
Selanjutnya, penambahan anggaran belanja langsung pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dari Rp28,5 miliar lebih menjadi Rp32,1 miliar lebih. Dimana ada anggaran sebesar Rp3,5 miliar lebih untuk kegiatan pemeliharaan taman-taman kota. “Menurut kami lebih baik anggaran itu dialihkan untuk pemeliharaan maupun perawatan lampu penerangan jalan umum (LPJU),” katanya.
Sorotan Fraksi PDIP
Tak hanya itu, PDIP juga menyoroti pengajuan anggaran belanja untuk pengadaan dan pemasangan ‘speed hump’ di badan jalan umum sebesar Rp315 juta.
Terakhir, FPDIP juga menyoroti kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Juga biaya operasional kenderaan dinas, pengadaan mebeleur serta pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya di hampir setiap OPD. “Menurut kami anggaran tersebut masih bisa ditekan,” kata Hasyim. Namun pada akhirnya dia menambahkan, Fraksi PDIP menerima P-APBD 2019 Kota Medan.
Sidang paripurna itu sendiri dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli.
.jpg)
