Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Medan menyoroti masih terhambatnya pelayanan ketersediaan air bersih untuk rumah tangga yang menyebabkan, banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati air bersih dengan baik, apalagi mereka juga merupakan pelanggan dari perusahaan air daerah milik provinsi Sumatera Utara. Diakui memang urusan.
Pengadaan air bersih bukan tanggungjawab Pemerintah Kota Medan, namun menjadi tanggung jawab Provinsi Sumut karena pengelolaan air bersih merupakan wewenang pemerintah daerah Sumatera Utara.
“Argumentasi ini menurut pandangan Fraksi PDI Perjuangan Kota Medan tidak dapat dijadikan alasan. Pemko Medan juga harus bertanggungjawab karena air bersih merupakan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan harus mempunyai program dalam pengadaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat Kota Medan,” sebut Boydo H.K Panjaitan pada pembacaan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020, Rabu (21/8/2019) diruang Paripurna DPRD Kota Medan.
Boydo mempertanyakan langkah apa yang telah dan akan dilakukan oleh Pemko Medan untuk mengatasi permasalahan air bersih dan berapa anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD 2020 untuk program mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi air di Kota Medan.
Permasalahan air bersih untuk rumah tangga ini dikatahui dari laporan dan keluhan sebahagian besar warga Masyarakat Kota Medan, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga di beberapa Kecamatan di Kota Medan saat ini kondisinya sudah sangat rawan.
“Dalam setiap pelaksanaan reses yang kami lakukan, hal ini selalu dikeluhkan oleh warga masyarakat. Argumentasi bahwa urusan pengadaan air bersih bukan tanggungjawab Pemerintah Kota Medan, namun Pemerintah Provinsi Sumut tidak dapat dijadikan alasan, Pemko Medan juga harus mempunyai program dalam pengadaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga,” sebutnya.
Pada pelaksanaan paripurna Dewan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan juga masih mengeluhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit yang menjadi provider BPJS di Kota Medan yang masih belum optimal dilakukan, penanganan banjir, kemacetan lalulintas, jalan dan jembatan rusak, parit (drainase) yang tumpat serta lampu penerangan jalan umum yang padam juga selalu menjadi keluhan masyarakat ketika pelaksanaan reses dilakukan oleh anggota DPRD kota Medan di dapil masing-masing, sementara bila dilihat dari alokasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut setiap tahun cukup besar.
“Apakah karena ada kesalahan penanganan yang dilakukan atau factor lain yang menghambat?,” tanya Ketua Komisi C DPRD Kota Medan ini.
Peredaran narkoba dan kebrutalan pelaku begal yang akhir-akhir ini kembali marak, menimbulkan keresahan dan ketakutan luar biasa bagi warga Kota Medan terutama yang memiliki aktivitas banyak diluar rumah.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Walikota Medan melalui sidang paripurna Dewan ini, untuk menginstruksikan camat, lurah dan kepala lingkungan untuk bekerjasama dengan masyarakat supaya lebih meningkatkan pengawasan peredaran narkoba di lingkungan masing-masing, dan melakukan koordinasi dengan Polrestabes Medan guna menekan terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas dan peredaran narkoba diKota Medan,” tegas Bendahara DPC PDI Perjuangan itu.
Pengadaan air bersih bukan tanggungjawab Pemerintah Kota Medan, namun menjadi tanggung jawab Provinsi Sumut karena pengelolaan air bersih merupakan wewenang pemerintah daerah Sumatera Utara.
“Argumentasi ini menurut pandangan Fraksi PDI Perjuangan Kota Medan tidak dapat dijadikan alasan. Pemko Medan juga harus bertanggungjawab karena air bersih merupakan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan harus mempunyai program dalam pengadaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat Kota Medan,” sebut Boydo H.K Panjaitan pada pembacaan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020, Rabu (21/8/2019) diruang Paripurna DPRD Kota Medan.
Boydo mempertanyakan langkah apa yang telah dan akan dilakukan oleh Pemko Medan untuk mengatasi permasalahan air bersih dan berapa anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD 2020 untuk program mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi air di Kota Medan.
Permasalahan air bersih untuk rumah tangga ini dikatahui dari laporan dan keluhan sebahagian besar warga Masyarakat Kota Medan, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga di beberapa Kecamatan di Kota Medan saat ini kondisinya sudah sangat rawan.
“Dalam setiap pelaksanaan reses yang kami lakukan, hal ini selalu dikeluhkan oleh warga masyarakat. Argumentasi bahwa urusan pengadaan air bersih bukan tanggungjawab Pemerintah Kota Medan, namun Pemerintah Provinsi Sumut tidak dapat dijadikan alasan, Pemko Medan juga harus mempunyai program dalam pengadaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga,” sebutnya.
Pada pelaksanaan paripurna Dewan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan juga masih mengeluhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit yang menjadi provider BPJS di Kota Medan yang masih belum optimal dilakukan, penanganan banjir, kemacetan lalulintas, jalan dan jembatan rusak, parit (drainase) yang tumpat serta lampu penerangan jalan umum yang padam juga selalu menjadi keluhan masyarakat ketika pelaksanaan reses dilakukan oleh anggota DPRD kota Medan di dapil masing-masing, sementara bila dilihat dari alokasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut setiap tahun cukup besar.
“Apakah karena ada kesalahan penanganan yang dilakukan atau factor lain yang menghambat?,” tanya Ketua Komisi C DPRD Kota Medan ini.
Peredaran narkoba dan kebrutalan pelaku begal yang akhir-akhir ini kembali marak, menimbulkan keresahan dan ketakutan luar biasa bagi warga Kota Medan terutama yang memiliki aktivitas banyak diluar rumah.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Walikota Medan melalui sidang paripurna Dewan ini, untuk menginstruksikan camat, lurah dan kepala lingkungan untuk bekerjasama dengan masyarakat supaya lebih meningkatkan pengawasan peredaran narkoba di lingkungan masing-masing, dan melakukan koordinasi dengan Polrestabes Medan guna menekan terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas dan peredaran narkoba diKota Medan,” tegas Bendahara DPC PDI Perjuangan itu.
.jpg)
