Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menilai kinerja Bagian Perlengkapan dan Aset Pemerintah Kota Medan tidak memiliki konsep yang jelas dalam melakukan pendataan dan penjagaan aset Pemerintah Kota Medan.
“Sejumlah aset Pemerintah Kota Medan tidak jelas pengelolaannya,” sebut FPKS dalam pendapatnya terhadap P-APBD Kota Medan TA 2019 yang disampaikan, Salman Alfarisi, dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (19/08/2019).
Berdasarkan hasil pembahasan, sebut Salman, FPKS mendapati sejumlah permasalahan penting dalam pengelolaan aset.
“Pengelolaan Hotel Soechi tidak jelas masa kontrak kerja antara Pemerintah Kota Medan dengan pengelola gedung. Bagian Perelngkapan dan Aset Pemerintah Kota Medan tidak dapat menjelaskan hal itu,” katanya.
Menurut Salman, perlu ada pendalaman dalam permasalahan aset yang dikuasai pihak ketiga tersebut. “Bisa kita bayangkan ada kerjasama dengan pihak swasta, tapi pemilik gedung tidak tahu sampai kapan masa kerjasamanya. Hal ini perlu didalami lebih lanjut,” katanya.
Tak hanya Hotel Soechi, FPKS juga menyoroti harga sewa gedung/ruko milik Pemerintah Kota Medan di seputaran Jalan Nibung Raya. “Berdasarkan penjelasan pada saat pembahasan, harga sewa ruko di jalan tersebut paling tinggi hanya sebesar satu juta rupiah. Harga sewa ruko tersebut jauh lebih rendah dari harga sewa rumah tipe 30 bersubsidi pemerintah atau lebih rendah dari sewa rumah tidak permanen yang letaknya di dalam gang sempit,” papar Salman.
Harga ini, kata Salman, dirasa sangat tidak layak, karena lokasi tersebut adalah lokasi bisnis dan letaknya sangat strategis.
“Kami berharap saudara Walikota Medan memberi perhatian serius dan khusus, karena hal ini juga menyangkut martabat Pemerintah Kota Medan,” katanya.
“Sejumlah aset Pemerintah Kota Medan tidak jelas pengelolaannya,” sebut FPKS dalam pendapatnya terhadap P-APBD Kota Medan TA 2019 yang disampaikan, Salman Alfarisi, dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (19/08/2019).
Berdasarkan hasil pembahasan, sebut Salman, FPKS mendapati sejumlah permasalahan penting dalam pengelolaan aset.
“Pengelolaan Hotel Soechi tidak jelas masa kontrak kerja antara Pemerintah Kota Medan dengan pengelola gedung. Bagian Perelngkapan dan Aset Pemerintah Kota Medan tidak dapat menjelaskan hal itu,” katanya.
Menurut Salman, perlu ada pendalaman dalam permasalahan aset yang dikuasai pihak ketiga tersebut. “Bisa kita bayangkan ada kerjasama dengan pihak swasta, tapi pemilik gedung tidak tahu sampai kapan masa kerjasamanya. Hal ini perlu didalami lebih lanjut,” katanya.
Tak hanya Hotel Soechi, FPKS juga menyoroti harga sewa gedung/ruko milik Pemerintah Kota Medan di seputaran Jalan Nibung Raya. “Berdasarkan penjelasan pada saat pembahasan, harga sewa ruko di jalan tersebut paling tinggi hanya sebesar satu juta rupiah. Harga sewa ruko tersebut jauh lebih rendah dari harga sewa rumah tipe 30 bersubsidi pemerintah atau lebih rendah dari sewa rumah tidak permanen yang letaknya di dalam gang sempit,” papar Salman.
Harga ini, kata Salman, dirasa sangat tidak layak, karena lokasi tersebut adalah lokasi bisnis dan letaknya sangat strategis.
“Kami berharap saudara Walikota Medan memberi perhatian serius dan khusus, karena hal ini juga menyangkut martabat Pemerintah Kota Medan,” katanya.
.jpg)
