Ketua Fraksi Partai Demokrat (FFPD) DPRD Kota Medan, Herri Zulkarnain, meminta Pemko Medan dapat segera menyikapi tawaran penjualan air curah yang dihasilkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirtasari Binjai bagi kebutuhan pelanggan PDAM Tirtanadi di Medan.
“Peristiwa ini memang menjadi tamparan bagi Walikota Medan karena tidak mampu menanggulangi banjir dan menyediakan instalasi air bersih bagi daerah-daerah yang berada di kawasan pinggiran. Padahal, Indonesia sudah mau merdeka selama 74 tahun dan kota Medan sudah berusia 429, tapi masih ada daerah yang belum mendapat pasokan air bersih,” ungkap Herri Zulkarnain, kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Kamis (18/7/2019).
Anggota Komisi I ini menilai, tawaran Walikota Binjai yang disampaikan dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara untuk mengatasi kebutuhan air bersih di Kota Medan sangat baik.
“Memang kita belum memiliki PDAM tersendiri, tapi kita harus sambut baik tawaran itu. Mereka melihat bahwa kebutuhan air bersih di Kota Medan sangat minim, begitu juga kualitasnya kurang baik. Jadi, kalau ada daerah yang mau membantu seperti Kota Binjai, harus kita sambut,” papar Herri.
Keberadaan Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, sebut Herri, tidak terlepas dari penilaian daerah-daerah lain. Baik daerah di Sumatera Utara sendiri maupun daerah lainnya.
“Orang tahu Sumatera Utara itu hanya Medan. Medan itu ikonnya. Kalau Medan dinilai jelek, daerah lain di Sumatera Utara juga bisa dinilai jelek. Butuh kerjasama menata kota Medan dengan daerah sekitarnya, khususnya dengan yang berbatasan langsung dengan Kota Medan sebagai daerah penyangga,” urainya.
Dia meminta Pemko Medan lebih berinovasi dan kreatif dalam menata kota Medan. Sebab, Medan belakangan ini banyak mengalami kemunduran. Semisal, sempat dijuluki Kota Sejuta Lubang, penilaian Medan Kota Terjorok.
“Kalau tamu daerah lain datang, pasti singgah di Kota Medan. Jadi, bila dilihat kota kita jelek, tentu penilaian ke kota lain bakal seperti itu. Cobalah berinovasi, manfaat anggaran sebaik mungkin untuk menata kota Medan. Kalau kurang, loby dan manfaatkan bantuan dari pusat,” sarannya seperti bantuan pengelolaan Terminal Pinang Baris dan Amplas namun ditolak Pemko Medan.
“Peristiwa ini memang menjadi tamparan bagi Walikota Medan karena tidak mampu menanggulangi banjir dan menyediakan instalasi air bersih bagi daerah-daerah yang berada di kawasan pinggiran. Padahal, Indonesia sudah mau merdeka selama 74 tahun dan kota Medan sudah berusia 429, tapi masih ada daerah yang belum mendapat pasokan air bersih,” ungkap Herri Zulkarnain, kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Kamis (18/7/2019).
Anggota Komisi I ini menilai, tawaran Walikota Binjai yang disampaikan dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara untuk mengatasi kebutuhan air bersih di Kota Medan sangat baik.
“Memang kita belum memiliki PDAM tersendiri, tapi kita harus sambut baik tawaran itu. Mereka melihat bahwa kebutuhan air bersih di Kota Medan sangat minim, begitu juga kualitasnya kurang baik. Jadi, kalau ada daerah yang mau membantu seperti Kota Binjai, harus kita sambut,” papar Herri.
Keberadaan Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, sebut Herri, tidak terlepas dari penilaian daerah-daerah lain. Baik daerah di Sumatera Utara sendiri maupun daerah lainnya.
“Orang tahu Sumatera Utara itu hanya Medan. Medan itu ikonnya. Kalau Medan dinilai jelek, daerah lain di Sumatera Utara juga bisa dinilai jelek. Butuh kerjasama menata kota Medan dengan daerah sekitarnya, khususnya dengan yang berbatasan langsung dengan Kota Medan sebagai daerah penyangga,” urainya.
Dia meminta Pemko Medan lebih berinovasi dan kreatif dalam menata kota Medan. Sebab, Medan belakangan ini banyak mengalami kemunduran. Semisal, sempat dijuluki Kota Sejuta Lubang, penilaian Medan Kota Terjorok.
“Kalau tamu daerah lain datang, pasti singgah di Kota Medan. Jadi, bila dilihat kota kita jelek, tentu penilaian ke kota lain bakal seperti itu. Cobalah berinovasi, manfaat anggaran sebaik mungkin untuk menata kota Medan. Kalau kurang, loby dan manfaatkan bantuan dari pusat,” sarannya seperti bantuan pengelolaan Terminal Pinang Baris dan Amplas namun ditolak Pemko Medan.
.jpg)
