Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Hendra DS, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan untuk segera mendata ulang seluruh lahan parkir yang ada. Sebab, hampir 90 persen jalan di Kota Medan sudah dijadikan lahan parkir.
“Selain untuk mengurangi kemacetan, pendataan ulang lahan parkir juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Hendra DS kepada wartawan di Medan, Senin (1/7/2019).
Menurut Sekretaris Fraksi Hanura ini, sejauh ini serapan PAD dari sektor tersebut hanya Rp19,71 milliar atau 45 persen dari target Rp43,81 milliar.
“PAD kita dari retribusi parkir tak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Artinya, parkir pinggir jalan masih dikuasai oknum liar, terbukti dengan penerimaan yang sedikit,” katanya.
Hendra menduga ada permainan antara oknum Dishub dengan pihak tertentu, sehingga serapan retribusi parkir minim atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Ini harus dibersihkan. Jangan semua badan jalan jadi parkir. Tapi pendapatan harus disesuaikan juga. Sudah ada perhatian dari Walikota sendiri, itu dibuktikan dengan ditunjuknya beberapa orang. Kita harapkan mereka bisa bekerja profesional dan tegas, agar PAD juga sesuai dengan harapan,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar, mengaku jika lahan parkir merupakan salah satu sumber penyebab kemacetan di Kota Medan.
“Semua yang liar kita tertibkan, jangankan hanya parkir. Begitu juga yang berlapis. Itu solusinya akan kita tertibkan,” kata Iswar, beberapa waktu lalu.
Iswar juga mengakui, parkir di sekolah -sekolah yang ada di inti kota juga sebagai biang kemacetan. “Kita akan terus rutin melakukan tindakan. Kalau itu tak perlu lagi surati pihak sekolah. Yang ditertibkan dengan tegas saja masih menyalah, apalagi hanya surat. Kita langsung kempeskan aja nanti. Yang tak tertib, kita tertibkan,” tegas Iswar.
“Selain untuk mengurangi kemacetan, pendataan ulang lahan parkir juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Hendra DS kepada wartawan di Medan, Senin (1/7/2019).
Menurut Sekretaris Fraksi Hanura ini, sejauh ini serapan PAD dari sektor tersebut hanya Rp19,71 milliar atau 45 persen dari target Rp43,81 milliar.
“PAD kita dari retribusi parkir tak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Artinya, parkir pinggir jalan masih dikuasai oknum liar, terbukti dengan penerimaan yang sedikit,” katanya.
Hendra menduga ada permainan antara oknum Dishub dengan pihak tertentu, sehingga serapan retribusi parkir minim atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Ini harus dibersihkan. Jangan semua badan jalan jadi parkir. Tapi pendapatan harus disesuaikan juga. Sudah ada perhatian dari Walikota sendiri, itu dibuktikan dengan ditunjuknya beberapa orang. Kita harapkan mereka bisa bekerja profesional dan tegas, agar PAD juga sesuai dengan harapan,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar, mengaku jika lahan parkir merupakan salah satu sumber penyebab kemacetan di Kota Medan.
“Semua yang liar kita tertibkan, jangankan hanya parkir. Begitu juga yang berlapis. Itu solusinya akan kita tertibkan,” kata Iswar, beberapa waktu lalu.
Iswar juga mengakui, parkir di sekolah -sekolah yang ada di inti kota juga sebagai biang kemacetan. “Kita akan terus rutin melakukan tindakan. Kalau itu tak perlu lagi surati pihak sekolah. Yang ditertibkan dengan tegas saja masih menyalah, apalagi hanya surat. Kita langsung kempeskan aja nanti. Yang tak tertib, kita tertibkan,” tegas Iswar.
