Usulan interpelasi terhadap Walikota Medan terkait pembatalan 12 ribu warga Medan jadi peserta Program Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBI BPJS) Kesehatan terus mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Medan.
“Fraksi Pernas menyatakan mendukung interpelasi terhadap Walikota Medan soal PBI BPJS Kesehatan ini. Begitu juga dari pihak PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) Kota Medan dimana saya selaku wakilnya di DPRD Medan turut mendukung usulan tersebut,” tegas Ketua Fraksi Persatuan Nasional (Pernas) DPRD Kota Medan, Andi Lumbangaol, kepada wartawan di Medan, Senin (1/7/2019).
Alasan pihaknya mendukung usulan interpelasi itu, kata Andi, karena masih banyak masyarakat Kota Medan yang berpenghasilan menengah ke bawah membutuhkan program bantuan PBI BPJS tersebut.
“Jadi, sangat tidak tepat kalau Pemerintah Kota Medan membatalkannya. Kami dukung langkah kawan-kawan di DPRD mengusulkan interpelasi ini,” tegasnya.
Andi menyayangkan adanya pembatalan 12 ribu warga menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan itu, padahal sudah dianggarkan di APBD 2019. Menurutnya, apabila ada permasalahan di Pemko Medan terkait program ini, seharusnya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak Komisi II DPRD Medan, bukan malah dibatalkan.
“Bantuan ini kan sudah dianggarkan di 2019, jadi harus direalisasikan. Kalaupun ada masalah, sebaiknya Dinas Sosial Kota Medan konsultasi dengan Komisi 2 untuk dicari solusinya, jangan dibatalkan yang justru merugikan masyarakat. Saya akan turut meneken hak usulan itu,” tandasnya.
Dukungan dari, Andi Lumbangaol, ini semakin menambah jumlah dewan yang sebelumnya telah menandatangani usulan interpelasi tersebut. Pada pekan lalu setidaknya sudah ada 10 anggota DPRD Kota Medan yang menandatangani untuk menggunakan hak interpelasi tersebut.
“Fraksi Pernas menyatakan mendukung interpelasi terhadap Walikota Medan soal PBI BPJS Kesehatan ini. Begitu juga dari pihak PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) Kota Medan dimana saya selaku wakilnya di DPRD Medan turut mendukung usulan tersebut,” tegas Ketua Fraksi Persatuan Nasional (Pernas) DPRD Kota Medan, Andi Lumbangaol, kepada wartawan di Medan, Senin (1/7/2019).
Alasan pihaknya mendukung usulan interpelasi itu, kata Andi, karena masih banyak masyarakat Kota Medan yang berpenghasilan menengah ke bawah membutuhkan program bantuan PBI BPJS tersebut.
“Jadi, sangat tidak tepat kalau Pemerintah Kota Medan membatalkannya. Kami dukung langkah kawan-kawan di DPRD mengusulkan interpelasi ini,” tegasnya.
Andi menyayangkan adanya pembatalan 12 ribu warga menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan itu, padahal sudah dianggarkan di APBD 2019. Menurutnya, apabila ada permasalahan di Pemko Medan terkait program ini, seharusnya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak Komisi II DPRD Medan, bukan malah dibatalkan.
“Bantuan ini kan sudah dianggarkan di 2019, jadi harus direalisasikan. Kalaupun ada masalah, sebaiknya Dinas Sosial Kota Medan konsultasi dengan Komisi 2 untuk dicari solusinya, jangan dibatalkan yang justru merugikan masyarakat. Saya akan turut meneken hak usulan itu,” tandasnya.
Dukungan dari, Andi Lumbangaol, ini semakin menambah jumlah dewan yang sebelumnya telah menandatangani usulan interpelasi tersebut. Pada pekan lalu setidaknya sudah ada 10 anggota DPRD Kota Medan yang menandatangani untuk menggunakan hak interpelasi tersebut.
.jpg)
