DPRD Medan mulai mengapungkan wacana interlepasi (bertanya) terhadap Walikota Medan, Dzulmi Eldin. Pemicunya, karena dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk 12 ribu warga tidak disalurkan.
Wacana itu dilontarkan delapan anggota DPRD Medan. Mereka sudah menandatangani dukungan hak interpelasi terhadap Walikota Medan. Ke delapan anggota dewan itu masing-masing HT Bahrumsyah dan Kuat Surbakti dari PAN, Surianto dan Dame Duma Saru Hutagalung dari Gerindra, Jumadi, Rajudin Sagala dan Salman Alfarisi dari PKS serta Maruli Tua Tarigan dari Nasdem.
Terkait wacana interpelasi ini, Ketua DPRD Medan Henri Jhon Hutagalung mengatakan, akan segera melakukan rapat antar pimpinan untuk melihat urgensinya. "Ini kan kita mau ketemu dulu dari pihak pengusul interpelasi dan melakukan rapat. Interpelasi kan intinya kita minta keterangan dari pemerintah kota tentang PBI BPJS Kesehatan yang belum jelas sampai saat ini," katanya, Senin (1/7/2019).
Henri juga kembali menekankan, dia bersama pimpinan dewan akan melihat dulu urgensi dari interpelasi yang diusulkan. Untuk itulah kita harus melakukan rapat. "Jangan sampai interpelasi menjadi ajang yang tidak produktif seperti pengalaman yang pernah dilakukan anggota DPRD Sumut," katanya.
Rencana interpelasi itu muncul dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B dengan Dinas Kesehatan. Dalam pertemuan itu dipertanyakan mengenai PBI BPJS Kesehatan untuk 12 ribu warga Kota Medan yang tidak disalurkan. Padahal anggaran bantuan sebesar Rp 20 miliar itu sudah disetujui dan kartu untuk 12 ribu warga pun sudah dicetak.
Menurut Salman Al Farisi dari PKS, mereka ingin tahu mengapa masalah ini bisa terjadi. Dalam pertemuan dengan Dinas Kesehatan, Komisi B tidak mendapat jawaban yang jelas.
"Masalahnya, respons ataupun penjelasan yang disampaikan dinas terkait, kurang memuaskan. Itulah kemudian muncul gagasan untuk melakukan interpelasi. Dengan interpelasi, diharapkan keseriusan jawabannya," kata Salman, Senin (1/7/2019).
Salman menepis dugaan adanya muatan politis dalam usulan interpelasi ini. Melainkan murni untuk kepentingan masyarakat. Targetnya masyarakat yang tidak mampu mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal.
Salman meneruskan, masalah ini dipertanyakan karena 12 ribu penerima bantuan ini sudah didata. Sudah melengkapi segala administrasi, termasuk surat keterangan tidak mampu. Jika memang harus diverifikasi ulang, kata Salman, sudah sepatutnya seluruh penerima juga diverifikasi. Harus didatangi dari rumah ke rumah.
Wacana itu dilontarkan delapan anggota DPRD Medan. Mereka sudah menandatangani dukungan hak interpelasi terhadap Walikota Medan. Ke delapan anggota dewan itu masing-masing HT Bahrumsyah dan Kuat Surbakti dari PAN, Surianto dan Dame Duma Saru Hutagalung dari Gerindra, Jumadi, Rajudin Sagala dan Salman Alfarisi dari PKS serta Maruli Tua Tarigan dari Nasdem.
Terkait wacana interpelasi ini, Ketua DPRD Medan Henri Jhon Hutagalung mengatakan, akan segera melakukan rapat antar pimpinan untuk melihat urgensinya. "Ini kan kita mau ketemu dulu dari pihak pengusul interpelasi dan melakukan rapat. Interpelasi kan intinya kita minta keterangan dari pemerintah kota tentang PBI BPJS Kesehatan yang belum jelas sampai saat ini," katanya, Senin (1/7/2019).
Henri juga kembali menekankan, dia bersama pimpinan dewan akan melihat dulu urgensi dari interpelasi yang diusulkan. Untuk itulah kita harus melakukan rapat. "Jangan sampai interpelasi menjadi ajang yang tidak produktif seperti pengalaman yang pernah dilakukan anggota DPRD Sumut," katanya.
Rencana interpelasi itu muncul dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B dengan Dinas Kesehatan. Dalam pertemuan itu dipertanyakan mengenai PBI BPJS Kesehatan untuk 12 ribu warga Kota Medan yang tidak disalurkan. Padahal anggaran bantuan sebesar Rp 20 miliar itu sudah disetujui dan kartu untuk 12 ribu warga pun sudah dicetak.
Menurut Salman Al Farisi dari PKS, mereka ingin tahu mengapa masalah ini bisa terjadi. Dalam pertemuan dengan Dinas Kesehatan, Komisi B tidak mendapat jawaban yang jelas.
"Masalahnya, respons ataupun penjelasan yang disampaikan dinas terkait, kurang memuaskan. Itulah kemudian muncul gagasan untuk melakukan interpelasi. Dengan interpelasi, diharapkan keseriusan jawabannya," kata Salman, Senin (1/7/2019).
Salman menepis dugaan adanya muatan politis dalam usulan interpelasi ini. Melainkan murni untuk kepentingan masyarakat. Targetnya masyarakat yang tidak mampu mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal.
Salman meneruskan, masalah ini dipertanyakan karena 12 ribu penerima bantuan ini sudah didata. Sudah melengkapi segala administrasi, termasuk surat keterangan tidak mampu. Jika memang harus diverifikasi ulang, kata Salman, sudah sepatutnya seluruh penerima juga diverifikasi. Harus didatangi dari rumah ke rumah.
.jpg)
