“Pencapaian ini sangat memalukan dan tidak bisa diterima,” tegas jurubicara FPKS, Muhammad Nasir, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi atas nota pengantar Walikota terhadap LPj TA 2018 dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (24/6/2019).
Rendahnya pencapaian ini, menurut FPKS, tidak ada kaitannya dengan penumbangan sebagian reklame ilegal dan berizin di Kota Medan. Sebab, papan reklame yang dirobohkan adalah yang tidak berizin atau ilegal.
“Jadi, kami minta penjelasan Pemerintah Kota Medan terkait hal ini serta apa solusi yang akan dilakukan di tahun 2019 untuk meningkatkan pendapatannya,” tanya Nasir.
Sama halnya dengan realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah, sebut Nasir, FPKS juga menilai sangat memalukan. Sebab, dari target sebesar Rp250,84 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp 85,20 miliar rupiah atau sebesar 33,97 persen. “Pencapaian tahun 2018 ini merupakan pencapaian terendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir,” kata Nasir.
Seluruh pos pendapatan dalam sektor retribusi daerah, sambung Nasir, tidak ada satupun mencapai target yang telah ditetapkan.
“Ini menunjukkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan terkait sektor ini tidak bekerja. Pimpinan OPD terkait di evaluasi saja,” tegas Nasir.
