"TPU Islam di Simalingkar B sudah dioperasikan. Jadi, warga Medan yang sedang berduka dan ingin mencari tempat pemakaman, dapat memakamkannya di TPU Simalingkar B," ungkap Husni saat mengikuti rapat evaluasi anggaran triwulan I tahun 2019 DKP Kota Medan dengan Komisi D DPRD Medan yang dipimpin Ketua, Abdul Rani, dan anggota lainnya, Selasa (2/4/2019).
Mantan Kadispenda Kota Medan itu menambahkan, retribusi yang dibebankan kepada pihak keluarga sesuai tarif yang diatur pada Peraturan Walikota (Perwal) Kota Medan, yakni Rp500-600 ribu. "Retribusinya sesuai perwal. Kalau ada yang minta lebih, jangan berikan," sebut Husni.
Pada pertemuan itu, anggota Komisi D DPRD Medan, Sahat Simbolon, sempat menyinggung tingginya tarif pemakaman di TPU Kristen Simalingkar B yang mencapai belasan juta. Padahal retribusi yang dibebankan hanya mencapai ratusan ribu. Dia meminta DKP Medan dapat menindak tegas dan melaporkan oknum-oknum yang melakukan pungli di TPU tersebut.
"Masih ada keluhan warga kita terkait biaya pemakaman di TPU Simalingkar B. Sebenarnya lahan itu milik siapa? Kenapa malah orang luar yang lebih dominan perannya disana, termasuk menentukan biaya pemakaman," singgung Sahat seraya meminta untuk melakukan kunjungan lapangan ke TPU Simalingkar B.
Menjawab Sahat, Husni meminta keluarga yang hendak memakamkan saudaranya di TPU Kristen untuk membayar sesuai retribusi kepada petugas yang ada di tempat pemakaman tersebut. Mantan Kadispenda Kota Medan itu mengaku tidak bisa berbuat banyak karena akan 'bersinggungan' dengan oknum-oknum setempat.
"Kemarin ada anggota kita yang berantam di sana. Itu karena masalah urus masalah lahan. Ada keluarga yang mengadu dan kita tindaklanjut. Untuk design kuburan, kita tidak ada mewajibkan untuk seperti apa. Silahkan keluarga membawa tukang sendiri," tukasnya.
.jpg)
