Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi B, H Jumadi. Dia menyarankan, sebaiknya disdik menunggu hingga sarana prasarana internal lengkap sehingga UNBK dilaksanakan profesional dan mandiri.
"Kita prihatin pelaksanaan UNBK ini tak lancar karena fasilitas sarana dan prasarana tak memadai. Sebaiknya disdik menunggu dulu,"kata Jumadi pada wartawan, Sabtu (20/4/2019).
Apalagi, lanjut Jumadi, sangat disesali jika orangtua/wali siswa yang tidak punya komputer terpaksa menyewa agar anaknya bisa melaksanakan UNBK di sekolah yang tak memadai tersebut.
“Yang kita khawatirkan, bagaimana kalau sekolahnya gak punya komputer dan meminta bantuan orangtua siswa untuk menyewa komputer, ini yang kita takutkan terjadi. Kita takut orangtua keluar duit,” kata politisi PKS ini
menanggapi Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dijadwalkan digelar serentak pada 22 April – 25 April 2019.
Khusus Kota Medan sendiri, Dinas Pendidikan berupaya kegiatan ujian nasional dapat dilangsungkan berbasis komputer (UNBK) padahal sarana pendukung di sejumlah sekolah terkesan belum cukup memenuhi.
Dinas Pendidikan (Disdik) Pemko Medan mencatat 60-an SMP Negeri maupun Swasta belum memiliki kemampuan melaksanakan UNBK. Oleh karenanya, sejumlah SMP tersebut menyusun kerjasama dengan pihak SMA yang memiliki sarana pendukung yang lebih memadai.
Menurut Jumadi, Dinas Pendidikan seharusnya sudah mencicil kebutuhan komputer di jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya. Ia juga menyarankan agar Disdik menyusun permintaan anggaran untuk menyediakan komputer.
“Gak ada selama ini Disdik meminta anggaran komputer, makanya ke depan, komputer sudah bisalah anggarannya diusulkan ke DPRD, biar dibahas di komisi. Kita gak mau hal-hal seperti ini terulang setiap UN,” pungkas ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini.
