Kritik ini disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Medan M Nasir, Kamis (14/2/2019). Dia mempertanyakan urgensi (kepentingan) kegiatan tersebut digelar menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019.
"Bimtek itu hal yang biasa, cuma kalau kolektif camat dan lurah seluruh Medan dikumpulkan dalam satu tempat menimbulkan pertanyaan, jangan seperti isu yang berkembang kemarin bahwa ada pengkondisian untuk salah satu calon. Itu sebenarnya pelanggaran, ada delik pidana, itu tidak bisa diabaikan," kata Nasir.
Pemberitaan di media massa beberapa hari terakhir mengenai ada pengkondisian apartur negara untuk memenangkan salah satu calon tertentu patut dicurigai.
"Opini yang terbangun seperti itu (bermuatan politik). 2018 lalu ada juga Bimtek 2018, untuk memenangkan salah satu paslon. Aparatur negara harus netral, kalau tidak netral bisa membuat situasi tidak kondusif," tegas politisi PKS ini.
Selama ini, lanjut dia, masyarakat juga mengeluhkan pelayanan publik baik di Kantor Kecamatan maupun Kelurahan.
"Urgensi camat dan lurah kegiatan tersebut dengan dalih outbond dan bimtek apa, tidak efektif ditengah kondisi masyarakat yang kecewa atas pelayanan pemerintah sepeti pengurusan KK dan KTP dan surat menyurat lainnya," tukasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggelar acara peningkatan kapasitas kerjasama camat dan lurah se Kota Medan di The Hill Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.
Acara yang diinisiasi oleh Bagian Administrasi Umum Setda Kota Medan berlangsung selama 3 hari mulai dari Kamis - Sabtu atau 14 - 16 Februari 2019. Maka dari itu layanan publik di Kantor Camat dan Lurah mulai hari ini dan besok tutup. Jika ada masyarakat yang ingin mengurus surat keterangan domisili dan pengantar dari kelurahan serta surat ahli waris dari kecamatan harus menunggu hingga Senin 18 Februari 2019.
.jpg)
