“Banjir Rob bukan hanya permasalahan saat hujan turun, karena yang menimbulkan banjir adalah air pasang yang terjadi membuat air laut naik dan menggenangi jalan dan rumah warga,” ujar Herri Zulkarnain menjawab wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/11/2018).
Banjir ini, kata Herri, harus diantisipasi dengan membuat tanggul pembatas antara laut dengan lokasi perumahan warga di sepanjang bibir laut.
Namun apa daya, tampaknya Pemko Medan kurang memiliki perhatian terhadap keluhan warga seperti ini dan tidak sanggup membangun tembok sepanjang 5 Km itu karena butuh dana yang besar. Akibat seringnya banjir Rob terjadi, aktivitas masyarakat menjadi terganggu.
Untuk menanggulangi permasalahan warga, harusnya Pemko Medan bersama Anggota DPR RI dari Dapil Medan membantu warga dengan “menjolok” dana yang ada di pusat agar kawasan itu bisa dibantu dengan membangun tembok penahan air pasang laut. Seperti di kawasan Manado, pemerintah yang mereklamasi laut membuat tembok penahan air laut sepanjang bibir pantai menjadikannya kawasan wisata. Hasilnya, masyarakat banyak terbantu perekonomiannya.
Hal itu juga bisa dilakukan di wilayah Medan Utara khususnya Medan Labuhan dengan mengelola kawasan pinggir pantai. Setelah ditembok, kawasan itu bisa dijadikan lokasi sentra ekonomi dan wisata. Kawasan itu bisa dijadikan objek wisata sehingga masyarakat bisa merasakan dampak meningkatnya perekonomian mereka.
“Perwakilan masayarakat Medan di DPR RI mau memperjuangkan nasib masyarakat yang sekarang ini membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat agar tembok penahan air laut bisa berdiri,” ujarnya.
.jpg)
