Medan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Muhammad Nasir kecewa dengan sikap Pemerintah Kota Medan yang sepertinya masih belum maksimal melakukan pembangunan di kawasan Medan Utara. Hal ini tergembar dari banyaknya proyek infrastruktur yang tak kunjung selesai dan terkesan diabaikan.
Kekecewaan ini disampaikan Anggota DPRD Medan, Muhammad Nasir, saat didaulat menjadi juru bicara Fraksi PKS dalam rapat Paripurna beragendakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar R-APBD 2019, Senin (22/10/2018).
“Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Medan Utara selalu mengalami banjir berkali – kali terutama saat musim hujan seperti sekarang ini. Masyarakat di Medan Utara selalu khawatir dan was – was karena sewaktu – waktu rumah mereka bisa mengalami kebanjiran tanpa mengenal waktu, apakah pagi, siang bahkan tengah malam,” jelas Muhammad Nasir.
Ia melihat sepertinya pemerintah Kota Medan tidak memiliki solusi terhadap persoalan banjir di kawasan Medan Utara karena dalam sepuluh tahun terakhir pembangunan di Kota Medan tidak mampu menyelesaikan persoalan ini.
“Bagaimana kita merasakan penderitaan masyarakat saat rumah – rumah mereka mengalami banjir, sekolah – sekolah harus diliburkan karena banjir, para pekerja terganggu karena sepanjang perjalan menuju ketempat kerja juga banjir, aktivitas perekonomian lumpuh dan tidak berdaya. Sementara pemerintah kota medan seolah diam tak mampu melakukan apa – apa,” jelasnya.
Nasir mendesak pemerintah kota Medan untuk segera melakukan kajian penanganan banjir di kawasan Medan Utara yang meliputi kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, medan marelan dan medan belawan.
“Jangan sampai ketidakmampuan pemerintah kota Medan menangani masalah banjir di Medan Utara menyebabkan keinginan sebagian masyarakat disana untuk memisahkan diri dari kota Medan semakin membesar,” jelasnya.
Muhammad Nasir juga menyampaikan kekecewaan masyarakat di kelurahan Sicanang kecamatan Medan Belawan dimana saat ini pembangunan jembatan sicanang yang putus beberapa waktu lalu semakin tidak jelas.
“Pada hari sabtu, 20 oktober 2018 kemarin jembatan yang belum selesai dibangun tersebut hilang terbawa arus sungai. Kami sangat heran, bagaimana konstruksi tersebut dibangun sehingga bisa hilang dibawa oleh arus sungai bukan oleh badai atau gelombang. Kami minta pemerintah kota Medan agar menjelaskan kajian pembangunan jembatan tersebut kepada dprd kota medan karena jembatan tersebut menjadi satu – satunya penghubung masyarakat dari dan menuju ke Sicanang kecamatan medan belawan,” jelasnya.
Dikatakannya, jika kemudian pembangunan jembatan tersebut terindikasi adanya Operbuatan melawan hukum, kami sangat mendorong agar aparat penegak hukum bisa melakukan pemeriksaan terhadap pihak – pihak terkait.
.jpg)
