Medan,Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan menilai, kenaikan R APBD Kota Medan hanya sebesar Rp 0 02 % dari Tahun 2018 ke 2019 yakni menjadi Rp 5, 94 Triliun sangat memprihatinkan dan tidak masuk akal. Proyeksi kenaikan sebesar itu sepertinya jauh dari proyeksi yang diharapkan dan bentuk tidak kesungguhan optimalkan PAD.
"Bagaimana mungkin terwujud pembangunan kota Medan yang lebih baik bila proyeksi kenaikan pendapatan daerah sekelas kota Medan disebut metropolitan namun hanya mampu memproyeksikan RAPBD Rp 5, 94 T," sebut Ir Parlaungan Simangunsong saat pemandangan umum fraksi fraksi DPRD Medan terhadap nota pengantar Walikota Medan tentang R APBD Kota Medan TA 2019 dalam rapat paripurna dewan, Senin (22/10/2018).
Menurut Fraksi Demokrat, kenaikan yang hanya 0,02 % menggambarkan ketidaksungguhan Pemko Medan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) termasuk menggali sumber PAD yang potensial. Contoh konkrit tentang pelaksanaan Perda tera tera ulang yang sampai saat ini tidak diketahui tindaklanjutnya.
Disampaikan Parlaungan lagi, pihaknya sangat menyesalkan terhadap penerimaan retribusi daerah dan bagian laba BUMD yang terlalu minim dan tidak ada penambahan selama dua tahun ini.
Pada kesempatan itu Parlaungan mengingatkan, program yang disusun dan dirumuskan dalam R APBD TA 2019 itu jangan sampai copy paste dan rutinitas. Sebab kebiasaan yang kami lihat selama ini masih saja SKPD mempersiapkan program tidak mau repot sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.
Untuk itu, Fraksi Demokrat setuju bahwa prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2019 nanti dialokasikan mengatasi persoalan mendasar. Dimana, realita di lapangan keluhan masyarakat terhadap problem pembangunan yang belum mampu tersikapi dengan baik mulai masalah banjir, buruknya kondisi jalan, buruknya sarana prasaranan pendidikan dan kesehatan, kemacetan lalu lintas sampai pelayanan adminduk serta keluhan masyarakat terhadap sulitnya urusan di kelurahan.
Kendati diakui, Demokrat tidak menampik kesungguhan Pemko Medan membenahi persoalan dilapangan namun hingga saat uni masih banyak yang belum tersikapi dengan baik. Maka perlu Walikota Medan melakukan pembenahan kinerja sejumlah SKPD, Camat, Lurah dan para kepling untuk merealisasikan program maupun tugas tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
"Pemko Medan diharapkan tetap memberikan perhatiannya, dimana masih banyak persoalan jalan dan drainase yang belum terkoneksi ke sungai. Maka hal itu dinilai sangat perlu supaya dapat meminimalisir banjir,"katanya mengakhiri pandangan Fraksi Demokrat.
.jpg)
