Medan,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan kembali mengulirkan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, dewan menilai masih banyak terjadi kebocoran PAD, utamanya dari sektor Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kota Medan, Zulkarnain Yusuf, menilai Koofesien Luas Bangunan (KLB), khususnya bangunan bisnis, seperti hotel, apartemen, pusat perbelanjaan dan lainnya di Kota Medan tidak sesuai dengan IMB, sehingga berdampak terhadap PAD Kota Medan.
“Saya yakin, KLB sejumlah bangunan bisnis di Kota Medan tidak sesuai dengan IMBnya. Ukuran luas bangunan di lapangan tidak sesuai dengan IMBnya atau KLB. Dan itu sudah bertahun-tahun dibiarkan,” ungkapnya kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Senin (3/9/2018).
Akibatnya, kata Zulkarnain, terjadilah kebocoran PAD. Karena, retribusi IMB akan semakin besar bila luas bangunannya besar pula. “Selain itu, berdampak juga kepada PBBNya. Soalnya, si pengelola gedung dapat masukan dari hasil sewa gedung. Sementara bangunan itu tidak terkena PBB,” ucapnya.
Zulkarnain menambahkan, tidak sesuainya KLB dengan IMB disebabkan oleh petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan tidak turun ke lapangan langsung untuk mengukur ulang luas bangunan, apakah sesuai dengan IMB yang diajukan atau tidak.
“Harusnya, Kepala BPPRD bisa lebih bijak lagi, karena beliau mantan kepada Bappeda Kota Medan yang notabennya mengetahui dengan jelas masalah tersebut,” ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, sebut Zulkarnain, sudah selayaknya DPRD Kota Medan membentuk Panitia Khusus (Pansus). “Sudah bisalah dibentuk Pansusnya. Soalnya, kalau dibiarkan terus, maka PAD Medan akan bocor terus,” ujar Sekretaris Komisi A ini.
Disisi lain, lanjut Zulkarnain, mengurus Kota Medan sangat mudah, asalkan jangan ada pilih kasih dan pembiaran. “Yang selama ini terjadi, ya seperti itu. Ada pilih kasih dan pembiaran,” pungkasnya.(*)
