Medan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Yohana Yambise, memberikan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Pratama 2018 kepada Pemko Medan di Jawa Timur, Senin (23/7/2018) kemarin. Penghargaan tersebut diberikan, lantaran Kota Medan dianggap sudah memenuhi kriteria sebagai kota yang peduli terhadap tumbuh kembang anak.
Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Surianto, penilaian Kementerian PPPA tersebut sangat jauh berbeda dengan kenyataan, dimana masih minimnya fasilitas tempat bermain anak yang disediakan oleh Pemko Medan.
“Apa kriterianya? Boleh kita hitung seberapa banyak taman bermain anak yang ada di kota ini (Medan, red). Kalaupun ada, taman-taman itu menjadi tempat mangkalnya muda mudi bersama pasangannya. Itukan nggak bagus kalau dilihat anak-anak! Bisa berpengaruh pada mental mereka,” terang Surianto kepada wartawan di Medan, Kamis (26/7/2018).
Ketua Fraksi Gerindra ini juga menilai, pemberian penghargaan KLA kepada Pemko Medan terkesan seperti bermain lotre cabut nomor dan dipaksakan. Seharusnya pihak Kementerian PPPA melihat langsung kondisi fasilitas anak yang ada di Kota Medan, sebelum memutuskan memberikan penghargaan itu.
“Kalau saya melihatnya, penghargaan ini seperti ecek-ecek. Hanya agar kepala daerahnya senang. Banyak penghargaan yang diberikan pemerintah pusat ke Pemko Medan itu tidak sesuai dengan fakta lapangan. Sudahlah, jangan lagi Pemko Medan membohongi diri sendiri dan masyarakat dengan segala bentuk penghargaan yang diterima. Alangkah baiknya jika kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Walikota dibuktikan dengan tindakan nyata. Contohlah Kota Surabaya yang terus berbenah, sehingga menjadi kota terbaik di ASEAN,” ungkap pria yang akrab disapa Butong ini.
Selain Kota Medan, ada 177 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan KLA dengan berbagai kategori dari Kementrian PPPA. Untuk kategori Pratama sebanyak 113 kabupaten/kota, Madya 51 kabupaten/kota, Nidya 11 kabupaten/kota dan Utama 2 kabupaten/kota.
Kementerian PPPA mencatat, baru sekitar 35 persen dari total 508 kabupaten/kota yang ada di Indonesia menuju KLA. Oleh karenanya melalui penghargaan yang diberikan tersebut, Menteri PPPA berharap dapat menjadi spirit dan motivasi bagi kabupaten/kota yang belum mendapatkan KLA untuk berbenah.(*)
