Medan-Komisi B DPRD Medan siap mengawal program imunisasi yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Medan tahun ini. Jajaran Dinkes pun diingatkan, jangan bertindak ketika setelah ada kejadian. "Kita sama-sama ketahui, bahwa setelah wabah difteri muncul dan memakan korban di Medan, Dinkes baru sibuk turun ke lapangan. Padahal diketahui pula, salah satu sebab munculnya wabah difteri bersumber dari imunisasi anak," kata Ketua Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala kepada wartawan, Minggu (14/1).
Rajuddin menilai, imunisasi merupakan hal paling mendasar dalam rangka menjaga pertumbuhan anak. Disamping itu, kucuran alokasi APBD buat program imunisasi di Dinkes Medan cukup besar setiap tahun disetujui DPRD.
"Itu saja pun tidak mampu dijalankan Dinkes dengan baik. Anggaran yang kita sisihkan ke situ juga cukup besar. Malulah kita ketika mengetahui ada wabah penyakit, rupanya salah satu penyebabnya itu belum imunisasi," katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyebutkan, program imunisasi yang akan dijalankan 2018 harus tepat sasaran. Artinya tidak sekadar seremonial yang cuma menyasar beberapa anak di satu lingkungan saja.
"Kami apresiasi atas upaya Dinkes menjalankan program tersebut tahun ini. Namun kami harapkan juga tidak setengah-setengah dalam pelaksanaannya. Terutama cuma sekadar mengantisipasi lantaran ada wabah penyakit yang datang. Jadi memang harus terus dilakukan terus menerus," ungkapnya.
Hal yang tak bisa terpisahkan dari bagian program tersebut, kata politikus sekaligus pendakwah ini, melalui program imunisasi masyarakat menjadi tahu tujuannya untuk menjaga daya tahan tubuh anak serta perkembangannya di masa depan.
"Jadi tidak sekadar formalitas saja program tersebut dijalankan. Namun benar-benar tepat sasaran terhadap anak-anak di Medan yang belum imunisasi. Sebab tiap tahun sering kita dapati, anak-anak berpenyakit karena tidak lengkap imunisasi. Ini tentukan menjadi cambuk bagi Dinkes dan kami selaku lembaga pengawasan," tegasnya.
Tak hanya bersedia mengawal program ini, Komisi B siap membuka ruang pengaduan publik yang belum terakomodir oleh Dinkes Medan. Bahkan diungkapkan Rajuddin, pihaknya siap menindaklanjuti ke lapangan bilamana ada temuan atau laporan bahwa program imunisasi tidak dijalankan maksimal.
"Dari rekan-rekan media juga kita siap tindak lanjuti informasi mengenai program Dinkes ini. Masak Medan yang besar begini dengan anggaran yang besar pula, banyak bayi kurang gizi dan tidak diberikan imunisasi," pungkasnya.
Sekretaris Dinkes Kota Medan, Irma Suryani sebelumnya mengaku, pada 2018 pihaknya telah memiliki sejumlah program strategis untuk dijalankan. Salah satunya memfokuskan diri pada program imunisasi. Hal ini, sebut Irma, dikarenakan pada akhir 2017 kasus difteri sempat menjadi ancaman serius bagi dunia kesehatan, termasuk di Kota Medan. Tentunya kejadian difteri ini bisa sampai terjadi, disebabkan karena tidak melakukan imunisasi.
"Kenapa seperti itu, karena setiap penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. Termasuk untuk mencegah kasus penyakit difteri," ungkapnya kepada wartawan di Medan, pekan lalu.
Irma menjelaskan, karenanya lima imunisasi dasar lengkap dari tahun lalu tetap akan dilanjutkan di semua kota pada tahun. Apalagi jika setiap ada ditemukan kasus difteri hasil tes laboratoriumnya positif, maka hal itu sudah dianggap kejadian luar biasa (KLB).
"Jadi ketika ada KLB, maka harus dilakukan vaksinasi bagi si penderita di lingkungannya. Seperti yang telah dilakukan di Tangerang maupun di Kabupaten Langkat, termasuk penanganannya," jelasnya.
Untuk itu, tutur Irma, jika masyarakat bisa mengikuti tahapan imunisasi dengan baik dan benar maka difteri tentu akan tercegah. Sehingga ia menekankan, mengenai pentingnya imunisasi bagi anak-anak supaya dapat terhindar dari berbagai penyakit yang mungkin diderita. "Walaupun ada kendala, namun kami terus menghimbau ke masyarakat agar anak-anak harus mendapatkan imunisasi. Jangan sampai terdapat satu orang pun penderita, apalagi bila sampai menyebar," pungkasnya.
.jpg)
