Medan,Expose,- Sebagai salah satu lembaga demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) berhasil mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan adil dalam menjalankan proses demokrasi. Fakta ini didukung oleh hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut tentang perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2015.
Menurut data tersebut, Sumut berhasil mewujudkan pemilu yang bebas dan adil sebagai salah satu indikator aspek demokrasi di Indonesia.
Aspek penilaian pemilu yang bebas dan adil ini didukung oleh dua indikator yaitu kejadian yang menunjukkan keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilu dan kejadian atau pelaporan tentang kecurangan saat penghitungan suara. Dalam penilainnya, kedua indikator tersebut memperoleh poin tertinggi sebanyak 100 poin.
Artinya dalam menjalankan proses pemilu, KPU Sumut bebas dari keberpihakan dan kecurangan dalam penghitungan suara.
Hal ini menunjukkan bahwa peran KPU dalam memberikan ruang demokrasi di Sumatera Utara tergolong baik. KPU Sumut juga menjadi salah satu lembaga demokrasi yang berhasil menjalankan proses demokrasi dengan baik. Pencapaian baik ini juga diikuti oleh peran partai politik yang mendapat 96,06 poin dari 100. Sementara untuk aspek hak memilih dan dipilih serta kebebasan berpendapat berada pada kategori sedang.
Menurut Yulhasni, Koordinator SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Sumut, hasil riset tersebut merupakan salah satu pencapaian KPU Sumut dalam menjalankan salah satu fungsinya, yaitu mewujudkan pemilu yang bebas dan adil. Data tersebut juga dapat dijadikan pedoman pada proyeksi pilkada tahun depan. Ia berharap pencapaian ini juga diperoleh KPU Sumut dalam menjalankan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2018 mendatang.
Tentu hal ini juga harus didukung oleh peran partai politik dalam melahirkan calon pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyakat Sumut. Juga peran partisipasi masyarakat Sumut dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu.
Tentu hal ini juga harus didukung oleh peran partai politik dalam melahirkan calon pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyakat Sumut. Juga peran partisipasi masyarakat Sumut dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu.
Peningkatan lembaga demokrasi tahun 2014 juga terlihat dari adanya laporan perkaderan yang dilakukan partai politik dan meningkatnya presentase perempuan yang terlibat dalam pengurusan partai politik. Meski begitu, tahun 2015 masih banyak peristiwa demokrasi bersifat kekerasan atau anarkis yang terjadi. “Hal-hal anarkis seperti itu sebaiknya kita hindari dalam menjalankan pilgubsu dan pilkada tahun depan, kata Yulhasni, Kamis (16/11).
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. IDI merupakan indikator yang dihitung BPS untuk menunjukkan tingkat perkembangan di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. Dari ketiga aspek tersebut, aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi berada dalam kategori sedang. Kemudian aspek kebebasan sipil berada dalam kategori yang baik. Secara keseluruhan, IDI Sumut berada pada kateori sedang.(ismal)
.jpg)
