Bahkan disinyalir telah berlangsung transaksi jabatan. Ini terjadi jelang Pemilukada Gubernur Sumatra Utara 7 Maret 2013 mendatang. Padahal Mendagri Gamawan Fauzi sebelumnya mengingatkan Pelaksana Tugas Gubernur tidak dibenarkan mengangkat dan memutasi pegawai.
Terutama pegawai yang menduduki jabatan strategis. Terutama pejabat eselon-II. Selaku Plt Gubsu Gatot Pujonugroho telah melawan instruksi Mendagri. Sehingga mengundang asumsi miring. Konon disinyalir Gatot telah kehabisan “amunisi” dalam konteks biaya kampanye Pemilukada Gubsu periode 2013-2018.
Lantaran takut kalah. Maka segala cara “dihahalkan”. Terutama jual beli jabatan. Padahal pengangkatan pejabat eselon seharusnya tidak melawan peraturan. Pengangkatan pejabat eselon harus sesuai dengan jenjang karir.
Akan halnya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Gatot ditengarai tidak memahami undang undang tentang pemerintahan dalam negeri. Sebab disiplin ilmu yang disandangnya adalah insinyur ( Sarjana Tehnik). Jelas bukan produk APDN ( Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Memang cukup beralasan kalau DPRD Sumut meminta Gatot meninjau ulang pengangkatan pejabat eselon di Pempropsu. Tapi tidak ditanggapi. Nah sosok Gatot yang berpasangan dengan Ir HT Ery Nuradi tak layak dipilih. Belum terpilih menjadi Gubsu sudah berani melanggar peraturan. Apalagi terpilih. Bukan tidak mungkin semua peraturan dijungkir balikkan.
Rakyat Sumatra Utara harus ekstra hati hati dan jangan sampai terjebak iming iming Gatot. Orang tidak kenyang dengan “GanTeng”nya. Tapi kalau hanya “angin surga” justru lebih bagus memilih pasangan calon lain sesuai tuntutan hati nurani. Sebab semenjak menjabat Plt Gubsu Gatot tidak pernah berbuat dan berprestasi di Sumatra Utara.
Malah tindakannya sering mengundang kontroversi. Terutama dalam kaitan mutasi dan pengangkatan pejabat eselon dan SKPD di Pempropsu. Hanya orang dongok yang mau memilih “GanTeng”. Semoga saja.( arsyad nawi).
